LAMPUNG, Sotarduganews – Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan diminta membuka blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Andar Situmorang, S.H., LL.M. dalam waktu tujuh hari. Permintaan itu disampaikan kuasa hukumnya karena masa blokir dinilai telah berakhir dan tidak lagi memiliki dasar hukum.
Kuasa hukum menilai Kantor Pertanahan tidak profesional karena tetap mempertahankan blokir tersebut, meskipun masa berlakunya sudah lewat dan tidak ada proses hukum yang melandasinya.
“BPN seharusnya membuka blokir yang sudah kedaluwarsa. Jika tetap dipertahankan tanpa dasar hukum, itu merugikan pemilik tanah,” kata Fahrul, S.H., kuasa hukum Andar Situmorang, Rabu (11/11/2026).
Tanah yang dimaksud seluas 15.570 meter persegi. Tanah itu terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Tanah tersebut tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 08.02.000038122.0 atas nama Andar Situmorang.
Permohonan pembukaan blokir disampaikan kuasa hukum Andar Situmorang, Hernita, S.H. dan Fahrul, S.H., dari Law Office Rul Kaharuddin & Associates. Permohonan itu tertuang dalam surat tertanggal 11 November 2026. Keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, kuasa hukum menjelaskan, blokir atas tanah itu diajukan oleh Ny. Kwik Shwan Giem. Menurut kuasa hukum, pemohon blokir tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan blokir.
Kuasa hukum menilai, karena diajukan pihak yang tidak berhak, blokir tersebut sejak awal cacat hukum.
Pemblokiran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
Pasal 3 peraturan itu mengatur bahwa pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.
Pasal 6 peraturan itu mewajibkan pemohon perorangan atau badan hukum memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan blokir.
Sementara Pasal 13 ayat (1) menegaskan, blokir yang diajukan perorangan atau badan hukum berlaku selama 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan.
Pasal 13 ayat (2) menyebutkan, blokir hanya dapat diperpanjang apabila ada perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan pengadilan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi dasar pencatatan blokir dan sita dalam administrasi pertanahan.
Dengan kata lain, blokir perorangan tidak berlaku selamanya. Setelah 30 hari, blokir harus hapus jika tidak ada proses hukum lanjutan.
Untuk perkara pidana, blokir harus diajukan oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, atau Ketua Pengadilan Negeri. Untuk perkara perdata, harus ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang sita jaminan atas tanah tersebut.
Menurut kuasa hukum, dalam perkara ini blokir tidak dilampiri gugatan maupun penetapan pengadilan, sehingga yang berlaku adalah Pasal 13 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, yaitu hanya 30 hari.
Faktanya, masa blokir sudah melampaui 30 hari. Selain itu, tidak ada blokir yang diajukan oleh institusi penegak hukum mana pun atas tanah tersebut.
“Dengan demikian, sudah sepatutnya blokir atas tanah milik klien kami segera dibuka. Tidak ada lagi alasan hukum untuk mempertahankannya,” Tegas Fahrul, S.H.
Oleh karena itu, kuasa hukum meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan membuka blokir SHM tersebut dalam waktu tujuh hari sejak surat diterima.
Kuasa hukum juga menyatakan telah melaporkan Ny. Kwik Shwan Giem ke Polres Metro Jakarta Timur serta menyampaikan pengaduan ke Polda Lampung terkait permohonan blokir tersebut.
Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kapolda Lampung.
Hingga berita ini diterbitkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan tanggapan resmi.
(*)
